Diskusi Ketenagakerjaan Radar Surabaya – Disnakertrans Prov. Jatim

15 Maret 2018 | Posted in : BERITA, Headline, UMUM

Radar Surabaya bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan Diskusi Ketenagakerjaan, yang mengambil tema : “Tantangan Penyediaan Lapangan Kerja di Era Digitalisasi”. Diskusi yang digelar di Ruang Wawasan kantor Disnakertrans Prov. Jatim pada Hari Jum’at tanggal 09 Maret 2018 Jam 13.00 sampai dengan 17.00 WIB tersebut dimaksudkan sebagai langkah awal sinergitas berbagai stakeholder terkait dengan penyiapan tenaga kerja serta antisipasi era digitalisasi.

Diskusi Ketenagakerjaan digelar dengan menghadirkan 4 (empat) orang Narasumber pakar di bidangnya masing-masing, yaitu : (1) Setiajit, SH, MM (Kadisnakertrans Prov Jatim); (2) Heribertus Gunawan (Ketua DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia/Apindo Jatim); (3) Saiful Mashud SH (Ketua Umum DPP Asosiasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia/Aspataki); dan (4) Prof Hotman Siahaan (Pengamat Sosial Ketenagakerjaan Universitas Airlangga). Dengan moderator oleh Wijayanto dari Radar Surabaya.

Kegiatan Diskusi ini dihadiri oleh peserta dari berbagai unsur stakeholder ketenagakerjaan di Jawa Timur, antara lain : unsur Perusahaan padat karya, perwakilan APINDO, dan perusahaan mitra; P3MI (PPTKIS) perwakilan Aspataki; Bursa Kerja Khusus (BKK) SMK dan Perguruan Tinggi; UPT Pelatihan Kerja Disnakertrans Prov Jatim; Pejabat Eselon III di lingkungan Disnakertrans Prov. Jatim; Pejabat Fungsional Pengantar Kerja; Pegawai di lingkungan Disnakertrans Prov. Jatim; Media; dan Undangan lainnya.

Dalam paparannya, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyampaikan bahwa kondisi ketenagakerjaan merupakan persoalan lintas sektor, terkait pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dsb. Oleh karenanya dengan keterlibatan berbagai pihak stakeholder ketenagakerjaan ini akan sangat membantu penanganan masalah ketenagakerjaan di Jawa Timur. SDM di Provinsi Jawa Timur masih diwarnai oleh rendahnya tingkat pendidikan yaitu SD sebesar 47%, sementara TPT berdasarkan pendidikan justru tertinggi pada lulusan SMK. Miss-match terjadi antara kompetensi yang dimiliki pencari kerja dengan kebutuhan di dunia kerja. Di dunia kerja sudah menggunakan digitalisasi, tetapi lulusan pendidikan belum seperti itu. Dimana tenaga kerja seharusnya sudah melalui program pelatihan kerja, tetapi kapasitas UPT Pelatihan Kerja terbatas. Apalagi pencari kerja usia muda kita itu mentalnya manja-manja sekali, sehingga tidak mau bekerja jauh apalagi sampai ke luar negeri.

Peluang kerja luar negeri sangat besar akan tapi tidak terisi. Sebagai misal plafon kebutuhan tenaga kerja untuk program Magang Jepang sejumlah 2.000 orang tiap tahun, namun kita tidak pernah bisa memenuhi dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan. Dalam hubungan industrial terlihat pengaruhnya terhadap TPT. Dimana TPT sangat dipengaruhi oleh hubungan industrial, semakin tidak kondusif hubungan industrial dengan maraknya demo-demo, semakin cepat perusahaan mengganti tenaga kerja ke mesin atau otomatisasi. Perusahaan sekarang banyak yang sangat tidak efisien. Kecelakaan kerja terjadi dalam setahun 14.559 kasus di tahun 2017, menyebabkan aset yang hilang, manusia meninggal, waktu yang hilang, dsb.

Kita menghadapi perubahan dunia kerja, ada kemanfaatan teknologi informasi yang luar biasa, namun kurang diimbangi dengan SDM. Akan ada efisiensi yang luar biasa dengan pemanfaatan teknologi informasi, tetapi dampaknya tenaga kerja tidak laku tergantikan dengan aplikasi. Separuh lebih tenaga kerja hilang sudah tidak dibutuhkan lagi. Digitalisasi membuat dunia tanpa batas, tidak hanya barang dan jasa, tetapi juga manusia. Termasuk adanya efek yang muncul dalam kemudahan masuknya TKA ke Indonesia.

Kurikulum SMK belum luwes, belum secara optimal bekerjasama dengan dunia industri. SMK Negeri masih bagus, justru SMK Swasta yang tidak tertangani dengan baik. Padahal kurikulum di SMK yang terdiri dari 30% teori dan 70% praktek. Sementara di SMK Swasta tidak sesuai tempat praktek yang dibutuhkan. Sesungguhnya pendidikan vokasi sangat penting.

Tuntutan globalisasi yang harus dilakukan terkait dengan MEA, harus ada lompatan. Untuk mengurangi indeks GINI, misal dilakukan dengan meningkatkan sedikit UMK tetapi banyak sekali kendala dan ekses di lapangan. Padahal terdapat 12 sektor prioritas MEA tetapi tidak bisa diisi oleh P3MI/PPTKIS. Kita menghadapi pergeseran karakter masyarakat karena naiknya midle class, dengan perbedaan karakter masyarakat desa-kota. Inilah salah satu yang menjadi faktor-faktor perubahan cara kerja di era digitalisasi.

Sehingga dapat disimpulkan sebab-sebab pengangguran adalah : ketidaksesuaian antara sistem pendidikan dengan dunia kerja; mental pencaker manja dan dilatih tidak sesuai dengan harapan; kondisi hubungan industrial jika tidak bisa dimoderisasi oleh pemerintah, maka akan menjadi potensi hilangnya kesempatan kerja, perubahan dunia kerja; peluang usaha masuk ke bisnis start up; serta kesiapan dunia kerja sendiri dalam mensikapi era digitalisasi.

Apindo menyampaikan bahwa sesungguhnya perusahaan juga masih terbata-bata untuk mempersiapkan diri menghadapi era digitalisasi ini. Oleh karenanya perusahaan dituntut untuk segera menggunakan Talent Manajemen dalam proses rekrut, dimana SDM yang direkrut harus memiliki karakter, motivasi, dan skill. Termasuk pengembangan program pemagangan dan usaha mandiri.

Aspataki dalam paparannya menyampaikan pentingnya peran media untuk membentuk performance positif Pekerja Migran Indonesia (PMI, dulu TKI), agar ke depan tidak lagi hanya mengungkap sisi negatif penempatan tenaga kerja ke luar negeri. Dan regulasi serta PTSP yang terbentuk di Jawa Timur diharapkan dapat mempercepat pelayanan PMI, sebagai program short cut di era digitalisasi.

Prof Hotman menyampaikan bahwa kita akan menghadapi era disruption, yaitu era ketergangguan yang luar biasa hampir di semua segi. Kalau orang tidak mempersiapkan diri tidak akan mampu menghadapi perubahan ini. Saat ini harga semua produk teknologi makin murah, semua orang bisa beli. Banyak layanan gratis, ini era keberlimpahan. Kalau mau antisipasi, jangan lihat dimana ada bola itu, tapi kemana bola itu jatuh. Ini kearifan yang harus dipelajari. Saat Free Ekonomi datang akan ada 65% jenis pekerjaan yang belum ditemui seperti saat sekarang ini, artificial intelegence akan mengambil alih 50% lebih kemampuan otak dan otot manusia. Tidak perlu pesimis, justru harus optimis karena yang dibutuhkan adalah kreatifitas.

Sehingga Diskusi Ketenagakerjaan ini memberikan kesimpulan bahwa : (1) Era digitalisasi adalah sebuah keniscayaan dan tidak bisa dicegah, karena yang pasti dan selalu ada adalah perubahan itu sendiri; (2) Yang dituntut untuk menghadapi era digitalisasi adalah produk kreatif dan kreatifitas itu sendiri; dan (3) Pengembangan lapangan pekerjaan harus menumbuhkan sektor mandiri dan kemandirian tenaga kerja.

(pntr)

Tags :

Related Posts

Bertempat di ruang Sidang Utama 2 Disnakertrans Prov. Jatim, Kadisnakertrans Jatim-Setiadjit SH, MM menyerahkan perwakilan kliam asuransi Pekerja Migran Indonesia yang langsung disaksikan oleh...
Pemerintah memberikan penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) dan Perusahaan terkait implementasi jaminan sosial ketenagakerjaan. Penghargaan bernama Paritrana Award ini diberikan sejak...
Kolaborasi Pembinaan Ekonomi Terpadu Kopi Arabika (Kabinet Arabika) dan Sarana Informasi dan Pelayanan Terpadu Pekerja Migran Indonesia (simPadu-PMI) Jawa Timur yang masuk 99 top...