PMI Sebelum Berangkat ke Luar Negeri Harus Dibekali Keterampilan Kerumahtanggaan

7 September 2018 | Posted in : BERITA, Headline, KETENAGAKERJAAN

Jakarta-Pekerja Migran Indonesia (PMI) sektor informal atau pekerja rumah tangga sebelum berangkat ke luar negeri harus memiliki keterampilan kerumahtangaan.

Sebab, kalau PMI mempunyai keterampilan seperti itu, maka mereka tidak akan mengalami masalah di tempat kerja atau ketika menjalankan pekerjaan.

Demikian dikatakan Direktur Utama Global Alwakil Indonesia (GAI), Hemasari Dharmabumi, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (6/9).

Karena itulah, kata dia, GAI bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur, menyelenggarakan Konvensi Nasional Rancangan Standar Khusus Kompetensi Jabatan (RSKKJ) Bidang Pengurus Kerumahtanggaan (Housekeeper) dalam rangka persiapan Sistem Pelatihan Pekerja Migran Indonesia bertempat di Surabaya, Rabu (5/9).

Hemasari menjelaskan, jabatan pengurus kerumahtanggaan ini merupakan manual pelatihan kompetensi bersertifikasi, setelah manual yang sama telah dibuat Global Alwakil Indonesia untuk jabatan cook dan baby sitter. Dalam manual pelatihan jabatan housekeeper ini terbagi menjadi tiga klasifikasi yaitu housekeeper junior, senior, dan buttler.

Hemasari mengaku bangga dengan manual pelatihan ini, karena selain memiliki metode yang komprehensif (dari mulai menggunakan sistem asesment pra-training, sistem e- learning dan praktik yang unggul, ujian kompetensi dengan kredibilitas yang tinggi), juga karena manual ini telah diuji melalui sertifikasi dari lembaga penempatan di negara penerima, sehingga calon TKI atau Pekerja Migran tidak saja akan menerima pelatihan sesuai kualifikasinya, tetapi juga keahliannya akan link and match dengan kebutuhan pasar tenaga kerja di luar negeri.

Keahlian ini merupakan kunci utama dari seluruh rangkaian sistem perlindungan, seperti yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Hema mengatakan, dengan dibuatnya klasifikasi untuk jabatan housekeeper ini, maka para PMI tidak hanya memiliki kesempatan untuk bekerja pada rumah tangga, tetapi bahkan juga dapat masuk ke sektor hospitality yang lain seperti hotel, restoran, rumah sakit, dan lainnya.

Konvensi ini diikuti oleh pemerintah daerah, Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), berbagai Balai Latihan Kerja (BLK) perwakilan dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), serta PMI purna tugas.

Kurikulum atau manual pelatihan yang telah melalui konvensi, selanjutnya akan melalui proses hukum lainnya, seperti mendapatkan hak cipta hingga proses sertifikasi standar khusus kompetensi jabatan.

Khusus untuk program pelatihan ini, GAI telah membuat perjanjian kerja sama dengan pemerintah Provinsip Nusa Tenggara Barat (NTB) dan pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Kedua pemerintah provinsi serta Balai Latihan Kerja (BLK) swasta telah mempersiapkan sarana dan prasarana latih pada BLKI maupun BLKN untuk kepentingan ini. Kegiatan ini merupakan salah satu dari rangkaian sistem perlindungan yang telah dipersiapkan oleh GAI untuk mempersiapkan pengiriman PMI resmi terutama untuk negara tujuan Arab Saudi.

Menurut Hema, GAI bersama pemerintah sejak awal memiliki komitmen untuk meningkatkan kompetensi PMI. Komisaris Utama GAI, Fahmi Idris, yang merupakan mantan Menteri Tenaga Kerja tahun 2004, merasa terpanggil untuk membantu pemerintah dalam menyiapkan konsep perlindungan bagi PMI.

Sebagaimana telah diketahui, pemerintah Indonesia masih menerapkan kebijakan menghentikan pengiriman PMI ke negara-negara Timur Tengah.

Menurut Hema, kebijakan penghentian pengiriman PMI pekerja rumah tangga ke negara-negara Timur Tengah bukanlah sebuah solusi bagi permasalahan kerentanan TKI atau PMI. Karena, pertama, tingginya kebutuhan akan PMI PMI di Arab Saudi menyebabkan masih banyaknya PMI yang berangkat secara non-prosedural.

Kedua, secara ekonomi juga tidak menguntungkan negara karena meskipun jumlah pemberangkatan PMI perempuan ke negara-negara Timur Tengah telah dihentikan, tetapi terbukti Indonesia masih mengandalkan remitansi yang berasal dari negara-negara Timur Tengah sebagai pendapatan negara tertinggi dibandingkan dengan negara-negara lainnya.

Pada dasarnya, menurut Hema, pelarangan atau pencegahan mobilitas warnanegara ke luar negeri untuk bekerja merupakan sesuatu yang sangat sulit dilakukan, apalagi pada saat pemerintah Arab Saudi masih mengeluarkan visa untuk bekerja sehingga kebijakan moratorium pemerintah Indonesia menjadi sepihak.

Kebijakan moratorium, oleh karenanya seringkali dianggap sebagai jalan pintas untuk mengatasi persoalan-persoalan yang berkaitan dengan perlindungan yang sulit untuk dilakukan oleh pemerintah.

“Untuk itu maka GAI bersama-sama pemerintah daerah dan berbagai perusahaan swasta di bidang perekrutan, pelatihan dan penempatan, bahu membahu membangun sistem perlindungan yang lebih baik untuk para PMI,” kata dia.

Ia berharap, usaha seperti itu dapat menghasilkan hasil positif bagi perlindungan PMI, selain mendukung pemerintah dalam mengatasi kemiskinan, tingkat pengangguran dan turut meningkatkan pendapatan negara.

Sumber: Suara Pembaruan

Tags :

Related Posts

  DOWNLOAD LAMPIRAN : LAMPIRAN 1 SURAT PENGANTAR LAMPIRAN 2 KUMULATIF LAMPIRAN 3 FORM DUPAK PENGAWAS LAMPIRAN 7 SURAT PERNYATAAN TELAH MENGIKUTI DIKLAT PENGAWA...
Provide examples of just how that specific program is able to assist you to accomplish your long-term and short goals....
a Good Topic for a Research Paper Evidently, you ought not purposely select a topic that will bore your audience. Write down as many...