Sosialisasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

2 Desember 2014 | Posted in : KEPENDUDUKAN

Sebagai tindak lanjut dari Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor. 188/8820/SES tanggal 18 September 2014 perihal Sosialisasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur telah memfasilitasi sosialisasi tersebut dengan dikumpulkannya Kepala Dispenduk Capil Kab/Kota, Sekretaris, Kasubag Keuangan dan Pengelola Keuangan Dispenduk Capil dalam suatu ajang pertemuan yang bertempat di Gedung Badan Kerjasama Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BK3S), Jl. Raya Tenggilis Blok GG-10 Surabaya pada tanggal 23 Oktober 2014.

Sosialisasi yang ditujukan kepada seluruh aparat daerah mulai dari Provinsi hingga Kecamatan dilakukan dengan harapan agar perubahan Undang-Undang mudah dipahami dan pelayanan Administrasi Kependudukan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 sehingga menjadi mudah dikomunikasikan kepada masyarakat yang dilayani.

Bertindak sebagai Nara Sumber adalah Tim Fasilitasi dan Bimbingan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Direktorat Capil Ditjen DukCapil Kementerian Dalam Negeri RI selaku pembina wilayah II yang meliputi Provinsi Jawa Timur, yang terdiri dari Kasubdit Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak serta Perubahan dan Pembatalan Akta, Zakaria SH, MSi dan Kasubag Perbendaharaan Ditjen DukCapil, Tugiman STP, MSi dengan dimoderatori oleh Kabid Kependudukan Disnakertransduk Provinsi Jawa Timur, Achmad Zaifoer, MSi.

Kegiatan yang digagas oleh Ditjen DukCapil Kemendagri RI tersebut dilaksanakan dengan didasari oleh : (1). Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor. 470.05 – 120 DUKCAPIL Tahun 2014 Tentang Pembentukan Tim Fasilitasi dan Bimbingan Penyelenggaraan Administrasi KependudukanTahun 2014; (2). DIPA Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil TA. 2014, Nomor. DIPA 010.08-1.634082/2014 tanggal 5 Desember 2013.

Adapun Kegiatan Sosialisasi ini adalah untuk meningkatkan kinerja pelayanan Administrasi Kependudukan sesuai amanat Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Undang-Undang Administrasi Kependudukan, dengan sasaran utamanya adalah para aparat pemerintahan di tingkat Provinsi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota.

Tags :

Related Posts

MULAI TAHUN 2016 ANAK WAJIB PUNYA KTP DALAM BENTUK KIA SESUAI PERMENDAGRI NO 2 TAHUN 2016KIA (KTP ANAK)Mulai tahun 2016 seluruh anak wajib memiliki...
Mendagri menjamin kartu e-KTP yang habis masa berlakunya ini masih bisa digunakan untuk mengurus dokumen.   Dengan demikian, Penduduk yang ingin memperbarui Kartu Tanda...
SURYA Online, SURABAYA-Para pemilik E-KTP dan kendaraan bermotor bisa bernafas lega. Sebab untuk urusan pembuatan atau perpanjangan SIM, serta Surat Kendaraan Bermotor bisa menggunakan...