Tugas Pokok & Fungsi

21 Mei 2014 | Posted in : PROFIL

Berdasarkan

  1. Perda Prov. Jatim No. 9 Tahun 2008 Tahun 2008 tentang Organisasi & Tata Kerja Dinas Daerah Prov.Jatim.
  2. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 79 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur.
  3. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 111 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur.

Dinas  mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta tugas pembantuan

Dinas dalam melaksanakan tugas tersebut menyelenggarakan fungsi

  1. perumusan kebijakan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
  2. pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
  3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
  4. pelaksanaan administrasi dinas di bidang tenaga kerja dan transmigrasi; dan
  5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya

 

1. Sekretariat,
a. Mempunyai tugas :
Merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol.
b. Mempunyai fungsi :
1. pengelolaan pelayanan administrasi umum dan perizinan ;
2. pengelolaan administrasi kepegawaian ;
3. pengelolaan administrasi keuangan ;
4. pengelolaan administrasi perlengkapan ;
5. pengelolaan aset dan barang milik negara ;
6. pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol ;
7. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan ;
8. pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yustisia) di bidang kepegawaian ;
9. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang ;
10. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan ;
11. pelaksanaan monitoring serta evaluasi organisasi dan tatalaksana ;
12. pelaksanaan pembinaan dan penyusunan perencanaan tenaga kerja daerah ; dan
13. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
c. Membawahi :
1. Sub Bagian Tata Usaha
2. Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran; dan
3. Sub Bagian Keuangan.

 

2. Bidang Pelatihan dan Produktivitas,
a. Mempunyai tugas :
Melaksanakan penyusunan rencana dan program serta memfasilitasi pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi berdasarkan klaster kompetensi dan pelatihan berbasis masyarakat, pelaksanaan akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja, konsultasi produktivitas pada perusahaan menengah dan pengukuran produktivitas tingkat daerah Provinsi Jawa Timur, dan pelatihan pemagangan.
b. Mempunyai fungsi :
1. perumusan kebijakan teknis pelatihan dan produktivitas ;
2. pelaksanaan penyusunan perencanaan program pelatihan dan produktivitas ;
3. penyusunan pedoman pelaksanaan program pelatihan dan produktivitas ;
4. pelaksanaan fasilitasi program pelatihan dan produktivitas ;
5. pelaksanaan pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan kerja ;
6. pelaksanaan fasilitasi pelatihan dan pengukuran produktivitas ;
7. pelaksanaan fasilitasi program peningkatan produktivitas ;
8. pelaksanaan fasilitasi kelembagaan dan proses akreditasi lembaga pelatihan kerja oleh Komite Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja ;
9. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program pelatihan dan produktivitas ;
10. pelaksanaan pengawasan sertifikasi kompetensi yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetesi Profesi ;
11. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
c. Membawahi :
1. Seksi Pembinaan Kelembagaan Pelatihan ;
2. Seksi Pembinaan Penyelenggaraan Pelatihan ; dan
3. Seksi Pembinaan Produktivitas dan Sertifikasi.

 

3. Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja,
a. Mempunyai tugas :
Menyusun program dan kegiatan serta memberikan fasilitasi pengembangan pasar kerja, pengolahan informasi pasar kerja dan bursa kerja, pembinaan bursa pasar kerja (job fair), penyuluhan bimbingan jabatan, analisis jabatan dan pasar kerja, penempatan tenaga kerja melalui mekanisme Antar Kerja Lokal, Antar Kerja Antar Daerah, Antar Kerja Antar Negara dan Antar Kerja Khusus, pengendalian penggunaan tenaga kerja asing dan pengembangan perluasan kerja melalui pembinaan usaha mandiri, teknologi tepat guna, pendayagunaan tenaga kerja sukarela/sarjana dan padat karya serta pola lain untuk penciptaan perluasan kesempatan kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
b. Mempunyai fungsi :
1. perumusan kebijakan teknis penempatan dan perluasan kesempatan kerja ;
2. pelaksanaan penyusunan perencanaan program penempatan dan perluasan kesempatan kerja ;
3. pelaksanaan penyusunan sistem, promosi dan pedoman teknis pengembangan informasi pasar kerja bagi pencari kerja dan pemberi kerja baik di dalam dan di luar negeri dalam hubungan kerja dan di luar hubungan kerja ;
4. pelaksanaan penyebarluasan informasi pasar kerja lintas Kabupaten/Kota dalam dan ke luar Provinsi melalui sarana media papan informasi, teknologi informasi berupa website dan sarana media lainnya ;
5. pelaksanaan pengembangan informasi analisis jabatan berupa uraian tugas, syarat beserta ketrampilan dan analisis kondisi pasar kerja ;
6. pelaksanaan pengembangan penyuluhan dan bimbingan jabatan dalam hubungan kerja dan di luar hubungan kerja ke pencari kerja dan dunia pendidikan/pelatihan kerja serta konsultasi karir baik secara langsung maupun online ;
7. pembinaan pelaksanaan bursa kerja, dampingan bursa kerja di Kabupaten/Kota, bursa kerja khusus di satuan pendidikan/pelatihan kerja serta pemberian rekomendasi pelaksanaan bursa kerja skala Provinsi ;
8. pelaksanaan fasilitasi sarana dan prasarana serta pengembangan standar pelayanan publik di unit pelaksana pelayanan antar kerja/bursa kerja dan unit mobil keliling informasi pasar kerja untuk skala Provinsi ;
9. pelaksanaan mekanisme dan fasilitasi penempatan melalui mekanisme Antar Kerja Lokal, Antar Kerja Antar Daerah, Antar Kerja Antar Negara dan Antar Kerja Khusus dalam 1 (satu) daerah Provinsi ;
10. pelaksanaan penerbitan ijin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta lintas kabupaten/kota dan Surat Ijin Usaha Lembaga Penyalur Pembantu Rumah Tangga ;
11. pelaksanaan penerbitan Surat Persetujuan Penempatan dan orientasi penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah tingkat Provinsi ;
12. pelaksanaan pemberian rekomendasi rekrut dan seleksi penempatan tenaga kerja Antar Kerja Antar Daerah ;
13. pelaksanaan perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing dan penerbitan pencabutan Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing perpanjangan lintas Kabupaten/Kota ;
14. pelaksanaan penerbitan ijin operasional cabang dan pendaftaran ijin operasional Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta ;
15. pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemulangan TKI non procedural ;
16. pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional pengantar kerja dan antar kerja di Kabupaten/Kota ;
17. pelaksanaan dan fasilitasi pembentukan dan pembinaan dengan pola Tenaga Kerja Mandiri, penerapan Teknologi Tepat Guna, Padat Karya, pendayagunaan tenaga kerja sukarela/sarjana atau pola lain yang mendukung terciptanya perluasan kesempatan kerja ;
18. pengoordinasian program dan kegiatan pengembangan perluasan kesempatan kerja sektor informal di lintas dinas Kabupaten/Kota ;
19. pelaksanaan pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan pengembangan pasar kerja, penempatan tenaga kerja baik di dalam maupun ke luar negeri, perluasan kesempatan kerja dan pengendalian penggunaan Tenaga Kerja Asing; dan
20. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.
c. Membawahi :
1. Seksi Bimbingan Jabatan & Bursa Kerja
2. Seksi Penempatan Tenaga Kerja
3. Seksi Perluasan Tenaga Kerja

 

4. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial,
a. Mempunyai tugas :
Menyusun dan melaksanakan program kegiatan, menetapkan pedoman pembinaan hubungan industrial dan syarat kerja, melaksanakan fasilitasi dan pengembangan kelembagaan hubungan industrial, syarat kerja, pengupahan, jaminan sosial kesejahteraan pekerja/buruh dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
b. Mempunyai fungsi :
1. perumusan kebijakan teknis pembinaan hubungan industrial dan jaminan social ;
2. pelaksanaan penyusunan perencanaan program pembinaan hubungan industrial dan jaminan social ;
3. penyusunan pedoman pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial ;
4. pelaksanaan penerimaan, penelitian dan pengesahan materi pengajuan permohonan pengesahan peraturan perusahaan ;
5. pelaksanaan penerimaan, penelitian dan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama antara pengusaha dengan serikat buruh/pekerja yang ada di perusahaan lintas kabupaten / kota ;
6. pelaksanaan penerimaan, penelitian dan pencatatan perjanjian kerja antara pengusaha dengan pekerja/buruh pada perusahaan lintas kabupaten/kota ;
7. pelaksanaan permohonan dan pencabutan ijin operasional dan ijin usaha penerima pemborongan pekerjaan ;
8. pelaksanaan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan lintas Kabupaten/Kota ;
9. pelaksanaan pembinaan mediator, konsiliator dan arbiter hubungan industrial ;
10. pelaksanaan penyusunan formasi mediator, konsiliator dan arbiter hubungan industrial ;
11. pelaksanaan penyusunan usulan penetapan keanggotaan dalam lembaga ketenagakerjaan ;
12. pelaksanaan pendaftaran dan seleksi administrasi calon konsiliator, arbiter hubungan industrial dan hakim adhoc Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri ;
13. pelaksanaan bimbingan sistem pengupahan, penyusunan usulan ketetapan upah minimum ;
14. pelaksanaan pembinaan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan dan penyelenggaraan kesejahteraan pekerja/buruh ;
15. pelaksanaan pembinaan pelaksanaan sistem kelembagaan pelaku hubungan industrial ;
16. pengoordinasian pengumpulan data hasil verifikasi keanggotaan serikat pekerja/buruh dan hasil pencatatan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh ;
17. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial ; dan
18. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
c. Membawahi :
1. Seksi Kelembagaan Hubungan Industrial
2. Seksi Syarat Kerja, Upah dan Jaminan Sosial
3. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

 

5. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan, dan Kesehatan Kerja,
a. Mempunyai tugas :
Menyusun dan melaksanakan program kegiatan, melaksanakan fasilitasi pembinaan, pemeriksaan dan pengawasan norma ketenagakerjaan, norma keselamatan dan kesehatan kerja dan bina penegakan hukum pada perusahaan di seluruh Jawa Timur.
b. Mempunyai fungsi :
1. perumusan kebijakan teknis pengawasan ketenagakerjaan dan Keselamatan, dan Kesehatan Kerja (K3) ;
2. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan bidang pengawasan dan K3 ;
3. pelaksanaan pengawasan norma ketenagakerjaan dan norma K3 terhadap perusahaan ;
4. pelaksanaan penerbitan rekomendasi, pengesahan, dan penetapan terhadap obyek pengawasan ketenagakerjaan ;
5. pelaksanaan penerapan Sistem Manajemen K3 dan audit Sistem Manajemen K3 ;
6. pelaksanaan pelayanan, pengkajian dan pembinaan pengawasan ketenagakerjaan serta pengembangan norma K3 serta bina penegakan hokum ;
7. pelaksanaan penyiapan fasilitas, sarana dan prasarana kegiatan pengawasan ketenagakerjaan ;
8. pelaksanaan penyiapan fasilitasi, pembinaan, dan penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan di Jawa Timur ;
9. pelaksanaan pemberdayaan fungsi dan kegiatan personil dan kelembagaan pengawasaan ketenagakerjaan ;
10. pelaksanaan kerjasama dengan pusat untuk penyelenggaraan pendidikan dan latihan teknis pengawas ketenagakerjaan ;
11. pelaksanaan pengusulan calon pegawai dan peserta diklat pengawas ketenagakerjaan kepada Pemerintah Pusat ;
12. pelaksanaan pengusulan penerbitan kartu Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang ketenagakerjaan kepada Pemerintah Pusat ;
13. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan dan K3 ;
14. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengawasan ketenagakerjaan dan K3; dan
15. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
c. Membawahi :
1. Seksi Norma Ketenagakerjaan
2. Seksi Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja
3. Seksi Bina Penegakan Hukum

 

6. Bidang Transmigrasi,
a. Mempunyai tugas :
Menyelenggarakan perpindahan dan penempatan penduduk dari Jawa Timur ke daerah tujuan transmigrasi, melakukan koordinasi dengan Kabupaten/Kota asal dan daerah tujuan transmigrasi, melakukan penyiapan, pendaftaran dan seleksi, pelayanan dan fasilitasi perpindahan transmigrasi serta monitoring dan evaluasi pasca penempatan transmigrasi.
b. Mempunyai fungsi :
1. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan program transmigrasi ;
2. pelaksanaan penyusunan perencanaan program transmigrasi ;
3. pelaksanaan program perpindahan dan penempatan transmigrasi untuk Kabupaten/Kota ;
4. pelaksanaan pendataan animo calon transmigran ;
5. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan daerah asal dan daerah tujuan transmigrasi ;
6. pelaksanaan seleksi administrasi dan fisik calon transmigran di Kabupaten/Kota ;
7. pelaksanaan klarifikasi lokasi permukiman daerah tujuan transmigrasi ;
8. pelaksanaan verifikasi terhadap keabsahan dokumen calon transmigran sesuai kompetensi daerah tujuan ;
9. pelaksanaan penetapan calon transmigran menjadi transmigran ;
10. pelaksanaan koordinasi penyusunan buku induk transmigrasi ;
11. pelaksanaan sosialisasi ketransmigrasian ;
12. pelaksanaan pelayanan penampungan di transito ;
13. pelaksanaan pelayanan pengangkutan transmigran ;
14. pelaksanaan pendampingan dan pengawalan transmigran ke daerah tujuan
15. pelaksanaan penyerahan transmigran dengan berita acara ;
16. pelaksanaan pembinaan terhadap calon transmigran sebelum diberangkatkan ;
17. pelaksanaan penyelesaian permasalahan ketransmigrasian ;
18. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program transmigrasi ; dan
19. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
c. Membawahi :
1. Seksi Penyiapan, Pendaftaran dan Seleksi
2. Seksi Perpindahan dan Penempatan Transmigrasi
3. Seksi Promosi dan Motivasi

 

7. Unit Pelaksana Teknis terdiri dari :
a. UPT Pelatihan Kerja di Singosari – Malang ;
b. UPT Pelatihan Kerja di Jember ;
c. UPT Pelatihan Kerja di Pasuruan ;
d. UPT Pelatihan Kerja di Mojokerto ;
e. UPT Pelatihan Kerja di Jombang ;
f. UPT Pelatihan Kerja di Tuban ;
g. UPT Pelatihan Kerja di Nganjuk ;
h. UPT Pelatihan Kerja di Surabaya ;
i. UPT Pelatihan Kerja di Sumenep ;
j. UPT Pelatihan Kerja di Situbondo ;
k. UPT Pelatihan Kerja di Kediri ;
l. UPT Pelatihan Kerja di Tulungagung ;
m. UPT Pelatihan Kerja di Madiun ;
n. UPT Pelatihan Kerja di Ponorogo ;
o. UPT Pelatihan Kerja di Bojonegoro ;
p. UPT Pelatihan Kerja Pertanian, Penyiapan dan Pengembangan Tenaga Kerja Luar Negeri di Wonojati Malang ;
q. UPT Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja di Surabaya ;
r. UPT Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Surabaya ;
s. UPT Pelatihan Ketransmigrasian dan Kemasyarakatan ; dan
t. UPT Keselamatan dan Kesehatan Kerja / K3 di Surabaya.
UPT mempunyai tugas :
Melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pelatihan keterampilan, pengetahuan, dan Ketatausahaan serta pelayanan masyarakat.
UPT mempunyai fungsi :
a. Penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pelatihan serta kerja sama pelatihan ;
b. Pelayanan dan penyebar luasan informasi bidang pelatihan ;
c. Penyiapan metode, kurikulum, jadwal dan alat peraga pelatihan;
d. Pelaksanaan pemasaran program pelatihan hasil produksi dan jasa ;
e. Pelaksanaan pelatihan dan uji keterampilan/kompetensi dan sertifikasi tenaga kerja ;
f. Pendayagunaan fasilitas pelatihan ;
g. Pelaksanaan ketatausahaan dan pelayanan masyarakat ;
h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

 

Download (PDF, 355B)

Download (PDF, 355B)

Tags :

Related Posts

Pembaca yang terhormat, kami mengharapkan partisipasi aktif Anda dalam memberi masukan, saran serta kritik membangun, karena ini akan membuat kami lebih baik dalam menyediakan...
Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol.   Untuk melaksanakan tugas...