DISNAKER JATIM BERSAMA.BPJS KETENAGAKERJAAN JATIM KOMPAK LAKSANAKAN HARI KEPATUHAN BPJS KETENAGAKERJAAN

Dalam rangka meningkatkan kepesertaan dan percepatan penyelesaian ketidakpatuhan pemberi kerja atau badan usaha terhadap program BPJS Ketenagakerjaan,  Selasa lalu (18/7/2023) di kantor Disnakertrans Provinsi Jawa Timur dilakukan rapat koordinasi terkait hal tersebut. Hadir pada rapat, Kepala Disnakertrans Provinsi Jawa Timur Himawan Estu Bagijo bersama Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Jatim. Kegiatan rapat yang diselenggarakan offline dan online ini dihadiri juga Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Tri Widodo beserta jajarannya serta diikuti oleh Pengawas Ketenagakerjaan di seluruh wilayah Jatim dan Petugas Wasrik BPJS Ketenagakerjaan se-Jatim.

Rapat koordinasi hari ini merupakan pelaksanaan dari perjanjian kerjasama antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Jatim dengan Disnakertrans Provinsi Jawa Timur yang telah dilaksanakan sejak tahun 2019 lalu, yang tertuang pada surat perjanjian kerjasama Nomor 560/10296/108.5/2019 tentang Sinergi Perluasan Kepesertaan dan Kepatuhan dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Kerjasama yang sudah terjalin baik selama bertahun-tahun ini sebagai realisasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 dan Permenaker Nomor 4 Tahun 2018 terkait tata cara pengenaan sanksi administrasi kepada pemberi kerja selain penyelenggara negara. Oleh karena itulah, dalam rangka mewujudkan upaya perluasan kepesertaan dan percepatan penyelesaian ketidakpatuhan terhadap program BPJS Ketenagakerjaan dilahirkanlah "Hari Kepatuhan BPJS" di lingkungan Disnakertrans Provinsi Jawa Timur yang secara teknis dilaksanakan oleh Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan di seluruh wilayah Jawa Timur. 

Dengan adanya Hari Kepatuhan BPJS diharapkan para pemberi kerja akan secara patuh mengikutsertakan tenaga kerjanya ada program BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, jika ada pemberi kerja yang tidak patuh, akan segera diupayakan penyelesaian bahkan sampai rekomendasi jika ada sanksi administrasi. (RB)