Menuju WBK, TPN Kemenpan RB verifikasi UPT Keselamatan Kerja

Tim Penilai Nasional (TPN) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tinjau Zona Integritas (ZI) UPT Keselamatan Kerja pada Senin (11/9/2023). Bersama Tim dari Biro Organisasi SETDA Provinsi Jawa Timur disambut langsung oleh Kepala Disnakertrans Provinsi Jawa Timur Dr. Himawan Estu Bagijo, SH, MH dan Tim Pembangunan ZI UPT Keselamatan kerja di kantor UPT Keselamatan Kerja Surabaya.

Himawan mengatakan bahwa Disnakertrans Jatim menyambut baik kehadiran tim evaluator dan berharap evaluasi yang dilaksanakan di UPT Keselamatan Kerja hari ini berjalan dengan baik. Visitasi Tim Penilai Nasional (TPN) Kemenpan RB ini merupakan bagian dari evaluasi pembangunan zona integritas menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi). UPT Keselamatan Kerja merupakan 3 OPD Pemprov jatim yang dinilai kelayakannya untuk mendapat predikat WBK pada tahun 2023 selain RSUD Dr. Soetomo dan RSUD Soedono Madiun.

Pembangunan ZI UPT Keselamatan kerja meliputi enam area perubahan yang menjadi point penting penilaian ZI diantaranya manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Visitasi yang dilaksanakan tim evaluator hari ini melakukan monitoring langsung sesuai Lembar Kerja evaluasi, SOP, alur pelayanan serta audensi ke beberapa pegawai terkait dengan kesesuaian real pelayanan.

Pada kesempatan yang sama Kepala UPT Keselamatan Kerja Erna Wurjanti, ST, MT mengatakan “Di UPT Keselamaatan Kerja sudah kami integrasikan analisa risiko pengendalian gratifikasi pungli dengan iso 17025:2017 manajemen mutu laboratorium, sehingga hal tersebut dapat membantu kami dalam membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi”

Selanjutnya di sesi akhir evaluasi salah satu Tim Penilai Nasional (TPN) Kemenpan RB mengatakan bahwa hari senin 11 September 2023 adalah hari pertama verifikasi pembangunan ZI secara nasional.

“Kami rasa untuk verifikasi di UPT K2 kami cukupkan dan tidak ada data tambahan yang harus ditambahkan” tambah Tim. Hasil evaluasi akan menjadi bahan diskusi tim panel di Jakarta, kemudian hasil penilaian akan disampaikan atau diumumkan mungkin bukan November 2023. (Rosyid)